Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Samosir sangat prihatin dengan nasib pasien cuci darah di RSUP Adam Malik, Medan. Dalam sebulan terakhir kondisinya sangat menghawatirkan.

“Para pasien gagal ginjal tidak bisa melakukan jadwal cuci darahnya tepat waktu. Hal ini diakibatkan ketidaktersediaan alat untuk cuci darah di Rumah Sakit tersebut,” ungkapnya.

Kata Ketua Umum KPCDI ia mendapat laporan dari anggota yang juga sebagai pasien di RSUP Adam Malik kalau setiap hari senin persoalan ketidaktersediaan alat ini sering terjadi.

“Pasien yang sudah datang untuk cuci darah, harus gigit jari tak bisa dilayani karena alat tak ada, dan akhirnya pulang menahan rasa sakit dan sesak napas,”

“Puncak kejadiannya hari ini (08/07/2019), pasien membludak, karena pasien yang terjadwal sabtu sore dipindahkan ke senin pagi lantaran tak ada alat untuk cuci darah. Sampai saat ini, pasien cuci darah masih belum terlayani, padahal beberapa mereka dengan kondisi sesak napas dan memprihatinkan. Ini keterlaluan, jika dibiarkan!” kecamnya.

Melihat fakta tersebut, Pengurus Pusat KPCDI melayangkan surat kepada Kementerian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI. Surat ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen, atas nama Tony Samosir dan Petrus Hariyanto.

“KPCDI mendesak Kementerian Kesehatan turun tangan. Rumah sakit tersebut adalah milik Kementerian Kesehatan. Hal yang memalukan rumah sakit milik Pemerintah Pusat melakukan pelayanan yang amburadul dan membahayakan keselamatan nyawa pasien cuci darah di sana,” ujar Tony dalam surat tersebut.

KPCDI juga mendesak Komisi IX DPR RI untuk memanggil Dirut RSUP Adam Malik dan Menteri Kesehatan dalam RDPU dan Raker dengan Komisi IX DPR RI.

“Harus diusut kenapa kejadian ini terjadi? Apa saja kesalahan yang telah diperbuat manajemen rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di wilayah Sumatra Utara tersebut. Kalau perlu dibentuk Panja Penyelidikan,” pungkas Tony Samosir.

Jakarta, 8 Juli 2019

Pengurus Pusat
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI)

Ketua Umum : Tony Samosir (081380502058)
Sekjen : PH Hariyanto (081310639319)